Sejenak saya sedikit bangga menyandang lebelitas sebagai mahasiswa, namun entah mengapa akhir-akhir ini rasa bangga itu mulai luntur bahkan menjelma jadi khawatir dan takut yang luar biasa.

Sejak awal saya menginjakkan kaki dihalaman lembaga pendidikan perguruan tinggi tidak hentinya para senior selalu mendoktrin saya untuk menjadi mahasiswa yang dapat mengemban cita-cita rakyat agar dapat hidup makmur dan sejahtera. Maka untuk itu, barang siapapun saja yang berani merampas hak kesejahteraan rakyat wajib hukumnya untuk diganyang, betapapun sulitnya harus tetap diperjuangkan oleh mahasiswa. Bermula dari sanalah semangat sosialisme dalam dada ini tumbuh subur untuk berjuang tanpa henti atas nama rakyat.

Sesekali kadang saya berpikir, mengapa nama rakyat menjadi seakan sangat rendah, berbeda kelas dengan bangsawan dan pejabat. Padahal bagi saya antara bangsawan, pejabat, birokrat, dan pengemis sekalipun semua tergolong sebagai rakyat. Lalu apa yang membuat kata rakyat itu menjadi sangat rendah sehingga harus diperjuangkan hak kesejahteraannya, bahkan bahasa yang sering saya temui bahwa mahasiswa berdemonstrasi hanya untuk membela rakyat yang terus menerus tertindas.

Untuk sementara saya memiliki hipotesis bahwa rendahnya derajat rakyat itu dikarenakan sistem kepemimpinan yang telah dihegemoni oleh sistem oligarki. Kepentingan sepihak dari kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh cukup besar bagi suatu bangsa sangat sulit dihindari sehingga rakyat yang secara kuantitas lebih banyak tidak akan diperhitungkan keberadaannya.

Pembukaan pintu lebar-lebar untuk suara dan aspirasi yang ingin disampaikan hanya sekedar formalitas, akan tetapi dimeja para birokrat hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak berarti. Begitu miris rasanya saat saya mendengar sebuah lagu yang terang-terangan mengkritisi sistem hukum yang ada di Indonesia, seperti halnya lagu yang sering dibawakan oleh para pengamen di terminal “maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi”.

Mungkin mereka membawakan lagu itu sebagai bentuk kekecewaannya pada pemimpin di negri ini yang lebih bersikap tegas pada rakyat bawah yang sejatinya tidak memiliki daya sama sekali, sedangkan maling-maling besar seperti para koruptor sangat sulit untuk dipenjara atau kalau semisal berhasil dipenjara fasilitasnya-pun berbeda dari mereka yang memang tergolong sebagai rakyat miskin.

Sebenarnya negara kita ini telah memiliki wakil rakyat yang harusnya lebih mengerti kondisi kehidupan yang dijalani oleh seluruh rakyat, baik rakyat yang telah mampu terbebas dari tekanan krisis ekonomi hingga rakyat yang masih pontang-panting untuk menghindari jeratan kesengsaraan hidup.

Akan tetapi wakil rakyat itu bukan malah mewakili suara rakyat, melainkan mewakili kenikmatan yang harusnya dirasakan oleh rakyat. Rakyat sengsara mencari makan, maka telah ada wakil rakyat yang membuncitkan perutnya dengan memakan hak rakyat. Rakyat butuh atap dan kasur empuk untuk tertidur lelap, maka telah ada wakil rakyat dengan rumah gedung bertingkat yang mewakili rakyat untuk mimpi indah. Semuanya sudah terwakili oleh wakil rakyat, namun bukan untuk menyampaikan suaranya melainkan untuk menikmati manisnya kehidupan.

Terlepas dari perwakilan nikmat hidup yang diwakili oleh wakil rakyat, perbincangan politik uang juga selalu ramai dibicarakan pada saat momentum pemilu tiba, disitulah rakyat kecil digadang-gadang untuk tidak memungut uang suap suara itu. Namun dapatkah dilihat pada sisi yang lain bahwa rakyat menerimanya karena memang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itupun tidak sebegitu berartinya dibandingkan uang yang dilipat diam-diam oleh wakil rakyat kedalam sakunya, yang sesungguhnya hal itu adalah hak rakyat.

Maka jika politik uang memang ingin dimusnahkan secara serius, tindakan awalnya adalah sampaikan hak hidup rakyat secara utuh. Dengan hal itu tentunya politik uang akan mereda, sebab rakyat akan mendapatkan kecukupan dalam kebutuhan hidupnya.

Benar seperti yang terbersit dalam benak pembaca sekalian bahwa memperjuangkan hak rakyat memang sangat sulit. Diantara kesulitan inilah mahasiswa hadir dengan sebatas pengetahuannya untuk mengadvokasi hak dan kepentingan rakyat.

Segala bentuk strategi dan tindakan dilakukan agar suara rakyat dapat tersampaikan, kegigihan pemuda dalam memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat itu juga pernah disampaikan oleh Ben Anderson bahwa “Sejarah Indonesia adalah sejarah pemudanya”. Hal itu membuktikan bahwa para pemuda Indonesia berani berdarah-darah demi tercapainya mimpi indah bagi seluruh bangsa Indonesia.

Katanya saat ini penjajahan telah selesai, sehingga bangsa Indonesia tidak perlu risau dengan adanya penindasan seperti yang terjadi pada sebelum tahun 1945. Saya amini, bahwa hari ini sudah tidak lagi ada sistem kerja rodi namun bukan berarti saya juga setuju bahwa rakyat tidak lagi tertindas. Kemerdekaan dengan kebabasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi masih saja terbelenggu oleh sistem kepemimpinan yang anti kritik, bahkan demonstrasi damai tetap disambut dengan tindakan represif para aparat keamanan.

Ucapnya (Polisi) sebagai aparat keamanan yang memiliki tugas untuk mengamankan dan mengayomi, lalu mengapa genggam tangannya yang keras selalu menjatuhi jidat sang demonstran bahkan sepatu mewahnya juga tak pernah ketinggalan untuk terbang menghinggapi perut dan paha para pemuda yang menyampaikan aspirasi itu.

Seperti halnya yang terjadi pada awal tahun 2018 lalu, jalan raya diberbagai penjuru Indonesia selalu dipenuhi oleh massa aksi untuk menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3).

Tidak sedikit mahasiswa yang terkena tindakan represif dari aparat kepolisian pada saat itu. Disusul pada tahun 2019, lagi-lagi isu tentang RUU kembali muncul akan tetapi dalam pembahasan yang berbeda, untuk kali ini tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Akan tetapi pembahasan itu tidak kian berlanjut sehingga hanya sebagian tempat yang melakukan demonstrasi.

Memasuki tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran Social distancing, dan Physical distancing dikarenakan virus Corona atau yang lebih dikenal Covid-19 telah menjadi pandemi. Ditengah mewabahnya virus itu ternyata anggota dewan masih menyempatkan diri untuk kembali membahas dan mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang dilangsungkan tepat pada hari Senin, 05 Oktober 2020.

Seketika itu pula bangsa Indonesia merasa sangat kecewa dan melampiaskan kekecewaannya dengan turun langsung kejalan raya tanpa memperhitungkan bahaya Covid-19. Sebenarnya isu tentang virus ini memang diakui keberadaannya akan tetapi lebih diakui lagi bahwa banyak kepentingan yang menunggangi virus ini sehingga tidak kian mereda.

Hati saya sebagai salah satu pemuda yang masih menyandang gelar mahasiswa merasa sangat tergores pada saat melihat tindakan-tindakan tidak bermoral dari oknum-oknum aparat kepolisian terhadap massa aksi, beredar sangat banyak dimedia sosial terkait beberapa mahasiswa yang sengaja dipukuli oleh oknum aparat kepolisian yang seharusnya mengayomi atau mengamankan. Bagaimana mungkin rasa emosi ini tidak akan naik seketika itu juga, sementara mereka yang berpangkat aparat keamanan negara itu (polisi) juga berasal dari rakyat dan yang mereka aniaya adalah pemuda yang sedang memperjuangkan kemerdekaan rakyat.

Demokrasi ini seakan hanya memberikan kemerdekaan pada para penguasa, kebebasan bersuara memang tidak dibungkam akan tetapi tidak juga diperhitungkan. Bagaimana mungkin kesejahteraan yang sesungguhnya akan dirasakan oleh rakyat sementara istilah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” hanya berlaku bagi rakyat sosial menengah ke atas (bangsawan dan pemodal). Rakyat menengah ke bawah hanya dijadika objek proyek yang diperjual belikan.

Masyarakat awam tidak akan pernah menuntut apapun, sebab dirinya memang tidak paham apa-apa, yang mereka tahu hanya meminta dan berharap segala bentuk bantuan dari pemimpinnya. Jika boleh saya katakan laksana mengharap sebuah keajaiban dapat terjadi pada sebuah sinetron, yang bisa saja terjadi atau tidak, namun yang jelas terjadi atau tidaknya keajaiban itu telah diatur sebelumnya oleh sutradara. Mungkin sistem seperti inilah yang dikatakan oleh Socrates bahwa “hukum hanya sebuah kebenaran bagi para penguasa”.


Penulis adalah Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Prodi PBSI), beralamat Matanair, Rubaru, Sumenep. Aktif di PMII sekaligus Pimpinan Umum LPM Retorika STKIP PGRI Sumenep periode 2020-2021.