Isu sertifikasi ulama dan istilah ‘radikalisme good looking’ lumayan mendapat banyak sorotan beberapa hari belakangan. Awalnya bersumber dari pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi soal larangan celana cingkrang dan cadar, serta peluang masuknya radikalisme ke institusi pemerintah melalui anak good looking yang pandai berbahasa Arab dan membaca Al Quran. Untuk meredam kegaduhan yang muncul akibat pernyataan itu, Menag Fachrul Razi menggunakan rapat kerja bersama Komisi VIII DPR pada tanggal 8 September 2020 sebagai kesempatan klarifikasi.

Bantuan Sosial

Kontroversi pernyataan Menag Fachrul Razi membuktikan bahwa kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman radikalisasi tak berkurang sedikit pun di masa pandemi. Sama halnya dengan program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sekarang dilakukan secara daring. Penyesuaian terhadap adaptasi kebiasaan baru memang tak terhindarkan dalam semua hal, termasuk pencegahan terorisme.

Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, mengungkapkan video call merupakan metode baru dalam aktivitas pembinaan napi terorisme. Pengawasan di media sosial pun makin diperketat untuk mencegah hoaks dan ideologisasi.

“Karena peristiwa pandemi sekarang mau nggak mau kita harus ke arah situ. Cepat atau lambat kita memang harus mengadaptasi teknologi, termasuk untuk deradikalisasi,” Irfan menambahkan.

Walau sempat dikritik banyak pihak, mulai dari anggota dewan hingga akademisi karena hasilnya yang tak jelas, deradikalisasi BNPT nyatanya cukup ampuh mencegah mantan napiter kembali terlibat aksi terorisme. Tahun 2019 lalu, dari 632 mantan napiter yang mendapat binaan deradikalisasi, hanya 0,0 persen yang masih mengulangi aksinya.  Bahkan tak sedikit dari mereka yang lantas bergabung membantu BNPT membina para napiter. Sebut saja Kurnia Widodo, Nasir Abbas, Ustaz Abdurrahman Ayyub dan Yudi Zulfahri.

Tak sekadar edukasi, kunci pembinaan deradikalisasi yang dijalankan BNPT juga didasarkan pada ekonomi dan kesejahteraan. Mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, latihan kewirausahaan, dan beasiswa untuk anak mantan dan korban teroris. Irfan Idris menyebutkan BNPT juga memberikan bantuan sosial lain untuk mereka, bahkan sejak sebelum pandemi COVID-19.

Sukses Densus 88

Menyoroti masalah terorisme di Indonesia, reputasi Detasemen Khusus/Densus 88 sudah santer terdengar di dunia internasional. Dibentuk tahun 2003 setelah peristiwa Bom Bali, tak terhitung berapa teroris yang sudah diamankan pasukan elit polisi berlogo burung hantu ini. Dalam masa pandemi saja sejak Juni hingga Agustus 2020, Densus 88 sudah menangkap 72 tersangka teroris di banyak provinsi. Antara lain di Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah dan Riau.

Usai kasus bom Sarinah di awal tahun 2016, Greg Barton, seorang pakar terorisme dari Alfred Deakin Institute di Australia memuji Densus 88 sebagai salah satu pasukan kontraterorisme terbaik di dunia. Selain persenjataan canggih yang dipasok dari Amerika Serikat, pakar terorisme Sidney Jones yang juga direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berpendapat bahwa kunci keberhasilan Densus 88 terletak pada pengumpulan data intelijen.

 “Mereka tahu jaringan-jaringan radikal dan memiliki informan-informan yang bagus,” ujarnya. “Kemampuannya tidak tertandingi dalam hal memahami sumber-sumber kemungkinan ancaman.”

IPAC secara khusus juga memberi peringatan tentang meningkatnya sentimen anti-China di masa pandemi ini. Hal tersebut bisa memicu perluasan target. Jika semula jaringan teroris hanya menyasar kepolisian sebagai target domestik, isu anti-China memungkinkan adanya penyerangan terhadap tenaga kerja negara tersebut.

Masa pandemi memang mengurangi tindak pidana terorisme. Tapi IPAC mengingatkan lembaga penegak hukum bahwa bisa saja jaringan teroris memanfaatkan krisis ini sebagai ajang perekrutan.