Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber hukum formal tertinggi sekaligus sebagai salah satu bentuk hukum tata negara positif. Demikian disampaikan oleh anggota DPR/MPR RI Siti Mukaromah dalam kegiatan Dengan Pendapat Masyarakat tentang sistem kenegaraan dan UUD 1945 beserta pelaksanaannya di Java Heritage Hotel Purwokerto, baru-baru ini. Kegiatan diikuti 150 peserta dari berbagai elemen masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan.

Siti Mukaromah yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa tersebut menyampaikan bahwa dalam ketatanegaraan di Indonesia, UUD 1945 adalah merupakan sumber hukum formal tertinggi. Selain itu, UUD 1945 menjadi sumber hukum bagi ketatanegaraan kita sekaligus sebagai salah satu bentuk hukum tata negara positif serta UD 1945 menempati posisi tertinggi diatas peraturan lainnya dalam hierarki tata negara Indonesia.

“Secara konstitusional dan hierarkis, UUD 1945 menempati posisi tertinggi diatas Tap MPR, Undang-undang ataupun Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden dan peraturan lainnya. Peraturan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Hierarki ini merupakan tingkatan kekuatan hukum yang sekaligus menjamin keberadaan hukum yang lebih bawah sebagai pelaksana operasional atau teknis,” katanya.

Narasumber ahli, Bangkit Ari Sasongko SHI MSi mengatakan ketatanegaraan Indonesia mencakup bahasan tentang hukum dasar negara dalam konstitusi Indonesia. “Hukum tata negara merupakan bagian dari ilmu hukum. Sebagai hukum positif dan dikategorikan sebagai hukum publik. Ketata negaraan Indonesia mencakup bahasan tentang hukum dasar, bahkan hal ini menjadi ciri utama dari ketatanegaraan, sehingga sering disebut sebagai constitutional law karena kajian utamanya memusatkan pada konstitusi negara,” jelasnya. Dalam sesi tanya jawab, masyarakat sangat antusias menyampaikan berbagai macam pertanyaan baik terkait dengan tema kegiatan dan aspirasi terutama terkait keadaan usaha masyarakat baik UKM dan IKM yang terkendala dengan situasi pandemi Covid 19 yang kurang menguntungkan. Sebagian produsen gula merah kristal juga menyampaikan keinginan mereka untuk mendapatkan pendampingan terkait pasar dan peralatan guna meningkatkan produksi.